Indonesia telah menyatakan komitmen untuk
melaksanakan aksi mengatasi kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di
dunia. Dalam Millenium Development Goals (MDGs), ditegaskan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan
kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015. Ketahanan pangan
yang dibangun di Indonesia, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak
azasi pangan masyarakat juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan
suatu bangsa. Pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan diarahkan
untuk menopang kekuatan ekonomi domestik sehingga mampu menyediakan pangan yang
cukup secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk terutama dari produksi dalam
negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman dan terjangkau dari waktu
ke waktu. Indonesia dalam pemenuhan konsumsi masyarakat menghadapi tantangan
cukup besar karena jumlah penduduknya yang cukup besar. Pada tahun 2010, jumlah
penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 250 juta jiwa dan terus bertambah dari
tahun ke tahun.
Ketahanan pangan pada
suatu negara tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan
karena tergantung pada sumberdaya yang dimiliki. Suatu negara bisa menghasilkan
dan mengekspor komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi dan
barang-barang industri, kemudian membeli komoditas di pasar internasional.
Sebaliknya, negara yang melakukan swasembada pangan pada level nasional, namun
dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan
distribusi pangan Stevens et al
(2007).
Keterbatasan konsep
swasembada pangan ini terjadi di Afrika pada pertengahan tahun 1980 dimana
fokus peningkatan produksi untuk mencapai swasembada justru menimbulkan krisis
pangan pada masyarakat. Sehingga jelas bahwa ketersediaan pangan pada level
nasional tidak otomatis menjamin ketahanan pangan pada level individu dan rumah
tangga.
Sampai saat ini di
Indonesia, banyak kalangan praktis dan birokrat kurang memahami pengertian
swasembada pangan dengan ketahanan pangan. Akibat dari keadaan tersebut konsep
ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan peningkatan produksi ataupun
penyediaan pangan yang cukup. Ketersediaan pangan yang stabil memang merupakan
salah satu kebutuhan dalam kelangsungan sebuah negara untuk mencukupi kebutuhan
pangan nasional namun apabila tidak didukung dengan akses dan distribusi yang merata ketahanan
pangan yang dimaksud akan sangat sulit digapai.
Pemerintah Indonesia
sudah sejak lama telah berupaya keras untuk mencapai swasembada pangan dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan individu, masyarakat dan
nasional. Cukup beratnya perjuangan yang dilakukan. Sudah banyak pula
dikemukakan dan didiskusikan. Namun masih tetap ada tantangan yang dihadapi.
Tahun 2010 untuk produksi padi ternyata dapat menutupi kebutuhan konsumsi
domestik sebesar 59,62 juta ton, yang berarti terdapat surplus sekitar 7,19
juta ton GKG. Dengan tren produksi, potensi yang ada dan asumsi bahwa anomali iklim
yang terkait dengan pemanasan global, tidak bertambah parah, maka sasaran
produksi tahun 2014 akan dapat dicapai.
Namun swasembada pangan
itu sendiri belum signifikan meningkatkan pendapatan pertanian yang ditandai
dengan masih konstannya pendapatan usahatani padi dalam beberapa periode
pembangunan (Mulyana,2003). Selain itu, apabila tarif impor dihapuskan untuk
mematuhi agenda perdagangan bebas akan berakibat pada meningkatnya kerentanan
ekonomi masyarakat petani pangan, khususnya beras di dalam negeri.
Dalam hal ketahanan
pangan melalui upaya swasembada, hal yang harus diperhatikan pemerintah adalah
aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan, aspek aksesibilitas pangan
dan yang paling menjadi sorotan yang dianggap berpengaruh besar untuk
meningkatkan ketahanan pangan adalah aspek kelembagaan. Dengan memperhatikan
aspek-aspek tersebut maka swasembada dan ketahanan pangan yang dimaksudkan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani akan sangat mungkin
digapai.
